Gresik(16/2) - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mendorong organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam, yang merupakan tulang punggung bangsa Indonesia harus netral dalam berpolitik, seperti halnya TNI/Polri. Hal itu disampaikan saat menerima kunjungan Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso beserta jajarannya, di Jakarta, pada Rabu (15/2).

“Selain TNI/Polri, saat ini kekuatan besar lainnya adalah pegawai negeri. Pegawai negeri itu harus netral karena bisa berbahaya kalau tidak netral. Maka kekuatan-kekuatan bangsa lainnya termasuk Muhammdiyah, NU, LDII dan lain sebagainya juga harus netral,” tutur Suhajar.

Ia berpendapat, kekuatan-kekuatan sipil tersebut, identitas organisasinya harus demi negara bukan demi partai. Namun, meskipun identitasnya demi negara, ormas Islam harus memberikan kebebasan kepada warganya, untuk memilih siapapun berdasarkan pengamatan mereka. Dan didorong untuk netral aktif karena berbeda pilihan merupakan hal biasa.

“Sama juga dengan LDII, soal nanti Pak Ketum memilih berbeda dengan yang lain, itu soal lain. Karena berbeda pilihan itu sesuatu yang biasa. Tapi tetap kekompakan dan kenetralan harus jalan. Berdebat memilih salah satu itu biasa, tapi organisasinya tidak boleh terombang-ambing,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso menegaskan, LDII mendorong warganya untuk netral aktif dalam berpolitik. “Bahkan saya sebagai ketua umum sendiri tidak boleh merangkap jabatan politik. Netral dalam arti tidak berpihak pada golongan tertentu, memberikan hak sepenuhnya sebagai hak dasar manusia kepada warga LDII dan kami meminta untuk aktif dalam menyukseskan Pemilu,” ungkapnya.

KH Chriswanto menambahkan, LDII secara institusi tidak memihak siapapun. Hal itu sebagai bentuk netral aktif yang dibangun LDII dalam menyukseskan perhelatan lima tahunan itu. “Kami berkomitmen, menuju Rakernas ini kami akan mendukung pemerintah untuk pelaksanaan pemilu yang damai. Maka kami akan membuat rekomendasi-rekomendasi dalam menciptakan situasi politik ke depan ini damai sehingga tidak mengorbankan umat,” paparnya.

Dalam pertemuan itu, KH Chriswanto melaporkan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan LDII. Termasuk, LDII akan mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada September 2023 mendatang. “Kami meminta arahan dari Kemendagri, bukan hanya terkait kondisi sekarang. Namun juga terkait rencana kami akan mengadakan Rakernas pada awal September nanti,” urainya.

KH Chriswanto mengapresiasi kepada Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro yang telah memberikan materi pada saat Munas IX, yang dilaksanakan pada April 2021 lalu. Dalam kesempatan itu, Suhajar Diantoro menegaskan akan mendukung penuh acara “Road to Rakernas LDII 2023”.

Ketua DPD LDII Kabupaten Gresik pun angkat bicara terkait hal tersebut di atas, untuk menjaga persatuan/kesatuan serta kerukunan/kekompakan dalam suatu lembaga apalagi ormas Islam, seperti halnya Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) adalah sebuah kewajiban. Karena dari sisi organisasi untuk membangun masyarakat Islam yang madani adalah cita-cita besar, hal tersebut membutuhkan sebuah kekompakan dalam melaksanakan program kerja yang didukung oleh seluruh warganya. 

"Jangan sampai kebebasan berdemokrasi ini mencederai nilai-nilai kerukunan dan kekompakan. Itulah mengapa, LDII berkomitmen untuk "netral aktif" dalam setiap perhelatan Pemilu sehingga kerukunan/kekompakan tetap terjaga," tuturnya. (Wiwit/Lines)

Nama

Email

Komentar

Masukkan 6 kode diatas)